Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Dalam Konsep Desa Ekologis

Written by Gamay on July 16, 2020 in Dunia Bisnis with no comments.

Kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan, menurut Darussalam, tak bisa dilonggarkan demi meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap penyelenggara negara. “Jika yang sudah ditulis di dalam aturan itu tidak berjalan, yang terjadi ketidakadilan. Keadilan datang sepanjang yang ditetapkan dalam aturan dilaksanakan,” kata dia. Namun secara praktik, hal itu masih sulit dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya DJP selaku institusi pengawas dan kompleksitas administrasi yang harus dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai PKP. Sesungguhnya, buku ini termasuk salah satu dari suara-suara profetis yang tak hentinya berseru di padang gurun ekonomi, mengharapkan terjadinya pertobatan ekonomi, agar ekonomi bisa kembali ke posisi aslinya dalam lingkup sosial dan etika.

Keadilan yang ada dalam bisnis

Tanpa curiga, Syakur segera berburu rosok logam untuk memenuhi permintaan rekan kerjanya itu. Lebih lanjut, Frasa “memberikan delegasi kepada menteri keuangan” Pasal 23 ayat UU PPh dinilai Pemerintah telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. “Menurut hemat kami, permohonan para Pemohon tidak terkait sama sekali dengan isu-isu konstitusionalitas keberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut,” ujarnya.

Keadilan hukum adalah keadilan yang pada asalnya tidak berbeda, tetapi bilamana telah dijadikan landasan, ia menjadi berlainan. Sebagian saham tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah itu agar masyarakat setempat bisa merasakan dampak adanya tambang Freeport disana. Ia melanjutkan bahwa sebagai negara hukum kompetisi usaha harus berjalan secara sehat dan tidak mematikan entitas lain. Maksudnya, dia bebas menentukan jenis bisnis apa yang akan dijalankan sesuai visi dan kemampuannya. Setiap pelaku bisnis wajib mengikuti etika-etika berikut dalam menjalankan bisnis. Misalnya, kapan barang atau jasa ini akan lebih bermanfaat dan menguntungkan.

Di dalam Undang-Undang khusus dalam hal ini Undang-Undang No.four tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pidana diatur pada Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal a hundred sixty five. Ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang ini banyak mengatur persoalan izin yaitu Izin Usaha Pertambangan , Izin Pertambangan Rakyat , dan Izin Usaha Pertambangan Khusus . Sementara itu dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi”. Keadilan Vindikatif ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran atau[un kejatahannya. Keadilan Legal ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune. Keadilan Moral ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakukan seimbang antara hak dan juga kewajibannya.

Oleh karena itu, hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Pakar pajak dari DDTC, Darussalam, mengatakan dalam penyusunan regulasi turunan sektor perpajakan dibutuhkan keseimbangan antara tujuan memudahkan investasi dan upaya mengumpulkan pendapatan negara. “Harus dipastikan pula ketika pelaksanaannya searah dan sejalan dengan tujuan besar tersebut,” ujarnya.

Prinsip-prinsip moral yang perlu untuk menjaga kelangsungan suatu masyarakat mutlak dipertahankan, dimana hukum sebagai wewenang yang melindunginya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Menurut Al-Ghozali, konsep adil meliputi hal bukan hanya equilibrium tapi juga keadilan dan pemerataan. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.

Manusia cenderung memperhitungkan keuntungan yang didapat atas perbuatannya. Mereka tidak bukan belajar memahami dampak yang ditimbulkan atas tindakan yang telah dilakukan. Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar- salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Sistem ekonomi Islam yang dijiwai ajaran- ajaran agama Islam dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Namun dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktek-praktek bisnis non Islam. Sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan .

Comments are closed.